Pasal 27

(1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP melakukan

pemblokiran akses kepabeanan Pengangkut dan/atau agen Pengangkut, dalam hal:

• Pengangkut tidak memberitahukan pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
• terdapat tagihan sanksi administrasi yang belum dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terdapat rekomendasi unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemblokiran akses kepabeanan.

(2) Tata cara pemblokiran akses kepabeanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyederhanaan registrasi kepabeanan.