Pasal 43

(1) Dalam hal Sertifikat Kompetensi hilang atau rusak

sebelum habis masa berlakunya, kepala Satker dapat

mengusulkan penggantian Sertifikat Kompetensi kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Penggantian Sertifikat Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Admin Satker

kepada KPPN wilayah kerja masing-masing melalui

Sistem Informasi.

/0

(3) Usulan penggantian Sertifikat Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen

sebagai berikut:

• Penggantian Sertifikat Kompetensi yang hilang:

1. surat usulan penggantian Sertifikat Kompetensi

yang telah ditandatangani kepala Satker sesuai

dengan format yang tercantum dalam Lampiran

huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini;

1. SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir;

dan

1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

• Penggantian Sertifikat Kompetensi yang rusak:

1. surat usulan penggantian Sertifikat Kompetensi

yang telah ditandatangani kepala Satker sesuai

dengan format yang tercantum dalam Lampiran

huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini;

1. SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir;

dan

1. foto Sertifikat Kompetensi yang rusak.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dan ayat (3) huruf b disampaikan dalam bentuk softcopy

dengan format JPG/ PDF dan diunggah melalui Sistem

Informasi.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 3 disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format JPG dan diunggah melalui Sistem Informasi.