Pasal 23

(1) Peserta mengikuti Penilaian Kompetensi PPK melalui

pengakuan sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan

---

barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf d dengan persyaratan sebagai berikut:

• PPK yang memiliki pengalaman paling singkat 2

(dua) tahun:

1. berstatus sebagai Pegawai ASN, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

2. golongan paling rendah II/a atau sederajat; dan

3. memiliki sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan

barang/jasa; atau

• PPK yang memiliki pengalaman kurang dari 2 (dua)

tahun dan merangkap Jabatan Struktural:

1. berstatus sebagai Pegawai ASN, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. pendidikan paling rendah Diploma III atau

sederajat;

1. golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan

2. memiliki sertifikat Pelatihan/ profesi pengadaan

barang/jasa; atau

• PPK yang memiliki pengalaman kurang dari 2 (dua)

tahun dan tidak merangkap Jabatan Struktural:

1. berstatus sebagai Pegawai ASN, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;

2. golongan paling rendah III/a atau sederajat;

3. memiliki sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan

barang/jasa; dan

1. telah mengikuti Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan.

(2) Pengakuan sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan

barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

/

---

• peserta melakukan pendaftaran Penilaian

Kompetensi melalui pengakuan sertifikat

Pelatihan/ profesi pengadaan barang/ jasa dengan

mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

• kepala Satker, Unit Pelaksana, dan Unit

Penyelenggara melakukan verifikasi secara bertahap

terhadap kelengkapan dan kesesuaian pengakuan

sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan barang/jasa

melalui Sistem Informasi;

• Unit Penyelenggara menetapkan hasil pengakuan

sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan barang/jasa

dan menyampaikan kepada peserta;

• peserta dapat mengetahui status pengakuan

sertifikat Pelatihan/ profesi pengadaan barang/ jasa

melalui Sistem Informasi.

Pengakuan sertifikat Pelatihan/profesi pengadaan

barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Unit Penyelenggara menetapkan peserta, lokasi dan

jadwal pelaksanaan Penyegaran (Refreshment)

Penyelesaian Tagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c;

• Unit Penyelenggara menginformasikan lokasi dan

jadwal pelaksanaan Penyegaran (Refreshment)

Penyelesaian Tagihan melalui Sistem Informasi;

• peserta mengikuti Penyegaran (Refreshment)

Penyelesaian Tagihan di lokasi dan jadwal yang telah

ditetapkan;

• Unit Penyelenggara menerbitkan sertifikat Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan

melalui Sistem Informasi;

• Unit Penyelenggara memproses pengakuan atas sertifikat Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan melalui Sistem Informasi; dan

/4

---

• peserta dapat mengetahui status pengakuan atas

sertifikat Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian

Tagihan melalui Sistem Informasi.