Pasal 11

(1) Kepala Satker mengusulkan pendaftaran Admin Satker

kepada KPPN mitra kerjanya dalam rangka administrasi

penyelenggaraan Penilaian Kompetensi sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

(2) Berdasarkan usulan kepala Satker sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan verifikasi

administratif pendaftaran Admin Satker.

(3) Dalam hal usulan pendaftaran Admin Satker

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, KPPN

melakukan:

• penerbitan usemame dan password melalui Sistem

Informasi; dan

• penyampaian usemame dan password kepada kepala

Satker.

(4) Dalam hal usulan pendaftaran Admin Satker

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, KPPN

mengembalikan berkas disertai alasan penolakan kepada

kepala Satker.

(5) Berdasarkan usemame dan password sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Admin Satker melakukan:

• login pada Sistem Informasi;

• melakukan perekaman data PPK dan PPSPM sesuai

dengan SK penetapan dari KPA; dan

• melakukan perekaman/perubahan data PPK

dan/ atau PPSPM dalam hal terj adi

perubahan/ penggantian.