Pasal 5

(1) Tarif layanan tiket masuk kawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempertimbangkan paling sedikit meliputi biaya

investasi, tingkat utilisasi, segmen pengguna, keberpihakan, dan/ atau tarif kompetitor.

(3) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif

layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.