Pasal 62

(1) Dalam hal diperlukan pendalaman untuk penyusunan

laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau

Pemerintah Desa untuk memperoleh data mengenai Dana Desa antara lain melalui:

• Survei;

• Wawancara;

• Focus Group Discussion (FGD);

• Seminar;

• Workshop-, dan/atau

• Kegiatan lainnya untuk mendukung pemantauan dan

evaluasi Dana Desa.

(2) Dalam hal diperlukan, Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dapat mengikutsertakan pejabat/pegawai KPPN untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi Dana Desa dengan tetap

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 59.

Bagian Ketiga

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa