Pasal 61

(1) Kan tor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

melakukan pemantauan dalam rangka penyelesaian

rekonsiliasi sisa Dana Desa antara Pemerintah Daerah

dan KPPN dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d dan huruf e.

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

meminta bupati/wali kota untuk segera menyetorkan sisa Dana Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ke RKUN.

(3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan menyampaikan laporan dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi sisa Dana Desa antara Pemerintah Daerah dan KPPN dan penyetoran sisa Dana

Desa ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

dan ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 4 Juni 2021.

(4) Laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum

pada Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

/