Pasal 60

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.

/

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

melakukan pemantauan dan evaluasi dengan

memanfaatkan laporan yang disampaikan oleh KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), serta aplikasi yang

mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana

Desa.

(3) Pemantauan dan evaluasi Dana Desa oleh Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan terhadap:

• Penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, antara lain

meliputi:

1. kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan penyaluran;

1. ketepatan waktu penyaluran Dana Desa;

2. ketepatan jumlah penyaluran; dan

3. kebenaran pembebanan penyaluran Dana Desa.

• Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa.

• Pelaporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Daerah kabupaten/kota;

• Pelaksanaan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD; dan

• Penyetoran sisa Dana Desa oleh bupati/wali kota ke

RKUN.

(4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan

pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.

(5) Laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa dapat

digunakan untuk:

• penyusunan kajian mengenai sinkronisasi

pelaksanaan anggaran pusat, daerah dan Desa;

• penyusunan kajian mengenai kondisi fiskal tingkat

regional; dan

• pembinaan atas pelaksanaan penyaluran dan

pengelolaan keuangan Dana Desa.

/

(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Koordinator KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) mengikuti ketentuan mengenai petunjuk teknis

pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.