Pasal 54

(1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali

kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan untuk

menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.

(2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta

bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian

dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa apabila terjadi keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat

berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian

Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).