Pasal 52

(1) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (4) melakukan proses penggabungan laporan

keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (3) dengan menggunakan aplikasi

SAKTI.

(2) Dalam hal setelah proses penggabungan laporan

keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdapat data selain data realisasi transaksi

transfer DAK Fisik dan Dana Desa, UAKKPA BUN

melakukan konversi data ke dalam aplikasi SPAN.

(3) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (4) menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA

BUN berdasarkan penggabungan laporan keuangan

/

tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;

• Neraca;

• Laporan Operasional;

• Laporan Perubahan Ekuitas; dan

• Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dengan ketentuan sebagai berikut:

• Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas

disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi

SPAN;

• Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan

menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;

• Dalam hal terdapat data selain data realisasi

transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, laporan

keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b disusun setelah UAKKPA BUN melakukan

konversi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

• Disampaikan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) Transfer ke

Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Transfer ke

Daerah dan Dana Desa setiap periode semesteran

dan tahunan dengan mengikuti jadwal penyampaian

laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN; dan

• Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.