Pasal 44

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian

yang diperhitungkan yang mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKUD.

(2) Bupati/wali kota berkoordinasi dengan pengadilan

dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti

penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Bupati/wali kota menyampaikan bukti penyetoran ke

RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan surat penjelasan kepada KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.