Pasal 45

(1) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah

melakukan perekaman Nomor Transaksi Penerimaan

Negara (NTPN) pada aplikasi OMSPAN setelah:

• melakukan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5); dan/atau

• setelah mendapatkan bukti penyetoran ke RKUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Setelah melakukan perekaman Nomor Transaksi

Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bupati/wali kota wajib melakukan pendetailan

penyetoran sisa Dana Desa pada aplikasi OMSPAN yang meliputi:

• nilai setoran sisa Dana Desa di RKD per Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

• nilai setoran sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5); dan

• nilai setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (3).