Pasal 31

(1) Verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:

• kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran;

• kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran yang

disampaikan oleh bupati/wali kota dengan ketentuan dokumen persyaratan penyaluran Dana /

Desa yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam

Pasal 21; dan

• kesesuaian Desa-desa yang akan mendapatkan

penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan surat

pengantar permintaan penyaluran dan daftar rincian

desa.

(2) Kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

• Surat Pengantar permintaan penyaluran;

• Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap

Desa beserta kertas kerja dan daftar RKD;

• peraturan desa mengenai APBDesa;

• laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran;

• Peraturan kepala desa mengenai penetapan KPM

penerima BLT Desa;

• laporan konvergensi pencegahan stunting; dan

• berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana

Desa.

(3) Dalam hal basil verifikasi dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

memenuhi ketentuan, PPK BUN melakukan penolakan

permintaan penyaluran Dana Desa.