Pasal 27

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),

bupati/wali kota melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN.

(2) Jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Desa, berdasarkan:

• jumlah KPM yang menerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya; atau
• hasil pendataan jumlah KPM BLT Desa tahun berjalan.

(3) Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa tidak terdapat KPM yang memenuhi

kriteria sesuai dengan ketentuan.

(4) Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali sebelum mengajukan

permintaan penyaluran Dana Desa tahap I untuk

keperluan BLT Desa bulan kesatu.

(5) Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan untuk penyaluran Dana Desa

untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

(6) Penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa bulan

kesatu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan

pada bulan Januari.

(7) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk keperluan

BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas,

bupati/wali kota merekam realisasi penyaluran BLT Desa

bulan sebelumnya.

(8) Realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah jumlah KPM

yang memperoleh BLT Desa berdasarkan kelompok

pekerjaan yang direkam melalui aplikasi OMSPAN.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu tidak dapat dilaksanakan mulai bulan Januari

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati/wali kota

dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa

untuk keperluan BLT Desa bulan kesatu pada bulan

berjalan setelah persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 terpenuhi.

(10) Dalam hal terdapat keterlambatan permintaan

penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa bulan

kedua atau bulan selanjutnya, bupati/wali kota dapat

mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa untuk

keperluan BLT Desa bulan sebelumnya pada bulan berjalan setelah persyaratan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) terpenuhi.

(11) Terhadap keterlambatan permintaan penyaluran Dana

Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(10), bupati/wali kota dapat beberapa kali mengajukan

permintaan penyaluran BLT Desa dalam satu bulan

sepanjang persyaratan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terpenuhi. /

Bagian Keenam

Rencana Penarikan Kebutuhan Dana