Pasal 14

(1) Supplier Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf b merupakan basil pendaftaran data RKD yang

dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(2) Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan

pendaftaran data Supplier Desa kepada KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa, apabila terdapat Desa yang

baru memperoleh alokasi Dana Desa.

(3) Surat permohonan pendaftaran data Supplier Desa

sebagaimana pada ayat (2), ditandatangani oleh pimpinan

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pengelolaan keuangan daerah.

(4) Surat permohonan pendaftaran data Supplier Desa

sebagaimana pada ayat (2), dilampiri dengan:

• asli rekening Koran atau fotocopy buku tabungan

RKD; dan

• data RKD yang memuat informasi mengenai:

I) Kode Desa

1. Nama Desa;

2. Nama kabupaten/kota;

3. Nama provinsi;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah

Desa

1. Nama bank tempat RKD dibuka;

2. Detail nama cabang bank;

3. Nama rekening;

4. Nomor rekening;

5. Alamat bank; dan

II) Kode pos.

(5) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan

penelitian surat permohonan pendaftaran data Supplier

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• kesesuaian dengan ketentuan mengenai Rekening

Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dan ayat (2); dan

• kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

(6) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan

pendaftaran Data Supplier Desa, apabila basil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi

ketentuan.

(7) Dalam hal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak memenuhi ketentuan, KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa menolak dan mengembalikan

permohonan pendaftaran data Supplier Desa.

(8) Pendaftaran Data Supplier Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) berpedoman pada peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai

pengelolaan data supplier dalam sistem perbendaharaan

dan anggaran negara.