Pasal 13

(1) Bupati/wali kota menyampaikan permohonan perubahan

data Supplier Pemda kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan apabila

terdapat perubahan data Supplier Pemda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

(2) Berdasarkan permohonan perubahan data supplier

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan perubahan data

Supplier Pemda di SPAN.

(3) Dalam hal perubahan data supplier sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

(4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

memberitahukan perubahan data Supplier Pemda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk

melakukan pemutakhiran data supplier di aplikasi SAKTI. /

Paragraf 3

Supplier Desa