Pasal 6

(1) PPK memiliki tugas dan wewenang:

• membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penerbit

Kartu Kredit Pemerintah;

• mengusulkan nama Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah kepada KPA;

• menyampaikan surat permohonan penerbitan Kartu

Kredit Pemerintah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit

Pemerintah;

• menguji tagihan/daftar tagihan sementara yang

memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem

perbankan;

• menerbitkan DPT Kartu Kredit Pemerintah;

• menerbitkan SPBy;

• membuat dan menandatangani SPP-TUP/ SPP-PTUP;

• membuat dan menandatangani surat penarikan Kartu

Kredit Pemerintah;

• pelaksanaan/penyelesaian kegiatan

kepada KPA;

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

• menyusun Laporan Pelaksanaan Pembayaran dengan

Kartu Kredit Pemerintah.

(2) PPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Administrator Kartu Kredit Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat Penanda Tangan SPM