Pasal 28

(1) Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah terjadi dalam hal:

• penggunaan Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk penyelesaian tagihan selain belanja barang dan belanja

modal;

• penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan jumlah melebihi standar biaya perjalanan dinas jabatan yang

dapat dibayarkan atas beban APBN;

• penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran belanja barang selain perjalanan dinas

jabatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang

disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa

dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam

dokumen rencana kegiatan;

• penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh bukan

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah;

• kelalaian Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dalam

menyampaikan tagihan/daftar tagihan sementara yang

memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem

perbankan dan bukti-bukti pengeluaran;

• penarikan uang secara tunai; atau

• penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah lainnya yang

ditetapkan oleh KPA.

(2) PPK melakukan verifikasi dan pengujian atas

penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan peng-ujian, KPA

menerbitkan Surat Peringatan. kepada Pemegang Kartu

Kredit Pemerintah dalam hal terjadi penyalahgunaan Kartu f

Kredit Pemerintah.

(4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan dengan ketentuan:

• Surat Peringatan Pertama diterbitkan dalam hal Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melakukan

penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk

pertama kalinya; dan

• Surat Peringatan Kedua diterbitkan dalam hal Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melakukan kembali

penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah.