Pasal 20

(1) Berdasarkan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Dengan

Kartu Kredit Pemerintah beserta dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), PPK melakukan

pengujian meliputi:

• kebenaran perhitungan bukti-bukti pengeluaran; %'

• kebenaran perhitungan tagihan/daftar tagihan sementara yang memuat rincian transaksi yang

dihasilkan oleh sistem perbankan;

• kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan/daftar tagihan sementara yang

memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem

perbankan; dan

• kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan

dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(2) Berdasarkan hasil penguj ian, PPK menge sahkan

sebagian/ seluruh bukti-bukti pengeluaran dan

menetapkan DPT Kartu Kredit Pemerintah.

Bukti-bukti pengeluaran yang disahkan oleh PPK meliputi(3) kuitansi/ bukti pembelian.

(4) Dalam hal sebagian/ seluruh bukti-bukti pengeluaran

tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak

sebagian/ seluruh bukti-bukti pengeluaran untuk

disahkan. DFYI' Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud(5) pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Tagihan