Pasal 19

(1) Pemegang Kartu Kredit Pemerintah mengumpulkan

dokumen berupa:

• tagihan/ daftar tagihan sementara yang memuat

rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem

perbankan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah;

dan

• bukti-bukti pengeluaran.

(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemegang Kartu Kredit Pemerintah membuat Daftar

Pengeluaran Riil Kegiatan Dengan Kartu Kredit

Pemerintah.

(3) Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Dengan Kartu Kredit

Pemerintah dibuat untuk pembayaran belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Penyampaian Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Dengan

Kartu Kredit Pemerintah dilampiri dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada PPK setelah tagihan

diterima atau dicetaknya daftar tagihan sementara yang

memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem

perbankan.