Pasal 15

(1) KPA menetapkan batas maksimum transaksi (/imit) Kartu

Kredit Pemerintah berdasarkan pagu anggaran yang dapat

digunakan dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(2) Penetapan batas maksimum transaksi (/imit) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhitungkan ketersediaan anggaran. Penetapan batas maksimum transaksi (/imit) oleh KPA(3) dilaporkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Luar

Negeri.

(4) Penetapan dan perubahan batas maksimum transaksi

(/imit) Kartu Kredit Pemerintah disampaikan ke Bank

Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

(5) KPA dapat menaikkan/menurunkan batas maksimum

transaksi (/imit) dengan memperhatikan ketersediaan

anggaran.

Bagian Kelima

Penerbitan dan Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah