Pasal 14

(1) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, PPK menyampaikan

Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah kepada

KPA.

(2) Pejabat/pegawai yang dapat diusulkan sebagai Pemegang

Kartu Kredit Pemerintah merupakan pejabat/pegawai

yang memiliki tugas sebagai PPK, Koordinator Fungsi,

dan/atau Bendahara Pengeluaran Uang/Barang.

(3) KPA dapat menyetujui/menolak sebagian/ seluruhnya

Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(4) Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang

telah disetujui sebagian/seluruhnya ditetapkan dengan

surat keputusan KPA.

(5) Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat Batas Maksimum Transaksi (Limit) Kartu Kredit Pemerintah