Pasal 12

( 1) Satuan Kerja melakukan Perjanjian Kerja Sama

penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditandatangani oleh KPA dan Pejabat Bank Penerbit

Kartu Kredit Pemerintah, paling kurang memuat:

• ruang lingkup kerja sama penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah;

• hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

dan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah;

• tata cara penagihan dan pembayaran tagihan Kartu

Kredit Pemerintah;

• jenis dan besaran denda, jenis dan besaran biaya (fee),

tata cara perhitungan bunga atas keterlambatan

pembayaran, pajak-pajak;

• penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;

• jangka waktu perjanjian;

• berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;

-1 1-

• alamat dan wakil para Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Bank Penerbit Kartu Kredit

Pemerintah; dan

• kerahasiaan informasi/data.

Bagian Kedua

Pembukaan Rekening