Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK Berlaku

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (expansible polystyrene) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

  • bea masuk umum (most favoured nation); atau
  • bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 5

(1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk expansible polystyrene dari semua negara.

(2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk expansible polystyrene yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan

asal (certificate of origin) terhadap impor produk expansible polystyrene yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

(3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memenuhi:

  • kriteria asal barang (origin criteria);
  • kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
  • ketentuan prosedural (procedural provisions).

(4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of

origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

(5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal importasi produk expansible polystyrene

berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

(2) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk expansible polystyrene yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk expansible polystyrene yang:

  • dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  • tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

(2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANIDitandatanganiINDRAWATIsecara elektronik

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

Besaran Bea Masuk No. Periode Pengenaan Tindakan Pengamanan

  1. Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak Rp 2.352,478/kg tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
  2. Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah Rp 2.328,473/kg tanggal berakhirnya Tahun Pertama.
  3. Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah Rp 2.304,468/kg tanggal berakhirnya Tahun Kedua.

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN

DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP

IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

No. Nama Negara No. Nama Negara

  1. Afghanistan 31. Djibouti

  2. Albania 32. Dominica

  3. Angola 33. Dominican Republic

  4. Antigua and Barbuda 34. Ecuador

  5. Argentina 35. Egypt

  6. Armenia 36. El Salvador

  7. Bahrain, Kingdom of 37. Eswatini

  8. Bangladesh 38. Fiji

  9. Barbados 39. Gabon

  10. Belize 40. Gambia

  11. Benin 41. Georgia Bolivia, Plurinational State 12. 42. Ghana of

  12. Botswana 43. Grenada

  13. Brazil 44. Guatemala

  14. Brunei Darussalam 45. Guinea

  15. Burkina Faso 46. Guinea-Bissau

  16. Burundi 47. Guyana Haiti 18. Cabo Verde 48. Honduras 19. Cambodia 49.

  17. Cameroon 50. Hong Kong, China

  18. Central African Republic 51. India

  19. Chad 52. Israel

  20. Chile 53. Jamaica

  21. Colombia 54. Jordan

  22. Comoros 55. Kazakhstan

  23. Congo 56. Kenya

  24. Costa Rica 57. Korea, Republic of

  25. Côte d’Ivoire 58. Kuwait, the State of

  26. Cuba 59. Kyrgyz Republic Democratic Republic of the Lao People’s Democratic 30. 60. Congo Republic

No. Nama Negara No. Nama Negara

  1. Lesotho 92. Russian Federation

  2. Liberia 93. Rwanda

  3. Macao, China 94. Saint Kitts and Nevis

  4. Madagascar 95. Saint Lucia Saint Vincent and the65. Malawi 96. Grenadines

  5. Malaysia 97. Samoa

  6. Maldives 98. Saudi Arabia, Kingdom of

  7. Mali 99. Senegal

  8. Mauritania 100. Seychelles

  9. Mauritius 101. Sierra Leone

  10. Mexico 102. Singapore

  11. Moldova, Republic of 103. Solomon Islands

  12. Mongolia 104. South Africa

  13. Montenegro 105. Sri Lanka

  14. Morocco 106. Suriname

  15. Mozambique 107. Tajikistan

  16. Myanmar 108. Tanzania

  17. Namibia 109. Thailand

  18. Nepal 110. Timor-Leste

  19. Nicaragua 111. Togo

  20. Niger 112. Tonga

  21. Nigeria 113. Trinidad and Tobago

  22. North Macedonia 114. Tunisia

  23. Oman 115. Türkiye

  24. Pakistan 116. Uganda

  25. Panama 117. Ukraine

  26. Papua New Guinea 118. United Arab Emirates

  27. Paraguay 119. Uruguay

  28. Peru 120. Vanuatu Venezuela, Bolivarian

  29. Philippines 121. Republic of

  30. Qatar 122. Yemen

No. Nama Negara No. Nama Negara

  1. Zambia 124 Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
  • bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk expansible polystyrene sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene (EPS), telah berakhir masa berlakunya dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk expansible polystyrene;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 34/2011 — TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,
amendment UU 17/2006 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10
DIUBAH OLEH
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning State Ministries
Referensi Silang (7)
UU 17/2006 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10
UU 10/1995 — KEPABEANAN
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning...
PP 34/2011 — TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,
PERPRES 158/2024 — KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 124/2024 — ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN