PMK No. 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.06/2016 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; b. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7157); 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.06/2016 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian negara/lembaga negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah.
Chanelling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
Risk sharing adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.
Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Penjamin Utang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Penanggung Utang.
Pihak yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang.
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat SP3N adalah surat yang diterbitkan oleh PUPN, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
Pernyataan Bersama yang selanjutnya disingkat PB adalah kesepakatan antara PUPN dengan Penanggung Utang tentang jumlah utang yang wajib dilunasi, cara penyelesaiannya, dan sanksi.
Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain milik Penanggung Utang/Penjamin Utang.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang selanjutnya disingkat SPPBS adalah surat perintah dari PUPN untuk menjual barang jaminan/harta kekayaan lain milik Penanggung Utang/penjamin Utang yang telah dilakukan penyitaan.
Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
Pencegahan adalah larangan bepergian ke luar dari wilayah Republik Indonesia.
Surat Paksa yang selanjutnya disingkat SP adalah surat perintah yang diterbitkan PUPN kepada Penanggung Utang untuk membayar sekaligus seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
Juru Sita Piutang Negara adalah pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.
Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Pemerintah adalah Pejabat Fungsional Penilai yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara di Bidang Penilaian.
Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
Nilai Likuidasi adalah estimasi sejumlah uang yang akan diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran secara layak.
Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.
Nilai Pembebanan adalah nilai yang tercantum dalam akta hipotek/crediet verband/hak tanggungan/gadai/ fidusia.
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.
Penjualan Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang dapat diajukan oleh Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak atau ahli warisnya kepada pihak ketiga tanpa melalui Lelang dengan persetujuan PUPN.
Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Utang atau ahli warisnya untuk mengambil kembali Barang Jaminan miliknya dengan persetujuan PUPN.
Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
Pemeriksa Piutang Negara yang selanjutnya disingkat Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan.
Paksa Badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan bertanggung jawab secara hukum atas Piutang Negara.
Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk pelaksanaan Paksa Badan.
Pasal 62 dihapus.
Pasal 63 dihapus.
Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam Bab XV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima A yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima A Penguasaan Fisik, Penggunaan, dan Pendayagunaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang Telah Dilakukan Penyitaan
- Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 186A, Pasal 186B, Pasal 186C, Pasal 186D, dan Pasal 186E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 186A (1) Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang telah dilakukan penyitaan dapat dilakukan: a. penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak; atau b. pendayagunaan oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang. (2) Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan syarat untuk dapat dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak.
Pasal 186B
(1) Penguasaan
fisik
dan
penggunaan
oleh
negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186A ayat (1) huruf
a dilaksanakan dengan ketentuan:
a. telah diterbitkan SPP dan berita acara penyitaan;
b. Kementerian/Lembaga
selaku
pemohon
menyampaikan
permohonan
tertulis
kepada
Penyerah Piutang; dan
c. pelaksanaan penguasaan fisik dan penggunaan oleh
negara dilakukan setelah diterbitkannya keputusan
ketua PUPN cabang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, paling sedikit memuat:
a. analisis
penelitian
yang
menjelaskan
bahwa
penguasaan fisik dan penggunaan aset akan
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum; dan
b. kesediaan menerima aset dalam kondisi fisik
dan/atau dokumen sebagaimana adanya (as is) dan
menanggung segala biaya yang tertunggak.
(3) Penyerah Piutang mengajukan permohonan kepada
ketua PUPN cabang melalui kepala Kantor Pelayanan
yang melakukan pengurusan Piutang Negara, dengan
melampirkan:
a. persetujuan dari Penyerah Piutang untuk dilakukan
penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara yang
memuat data aset yang dimohonkan sebagaimana
tercantum dalam SPP dan berita acara penyitaan;
dan
b. surat
permohonan
dari
Kementerian/Lembaga
kepada Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.
(4) Dalam hal permohonan dari Penyerah Piutang telah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, serta ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kantor Pelayanan
melakukan pemberitahuan melalui pos tercatat kepada
Penanggung
Utang/Penjamin
Utang/Pihak
yang
Memperoleh Hak adanya rencana penguasaan fisik dan
pengggunaan oleh negara terhadap Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain.
(5) Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan
penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dalam
jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah
tanggal
pengiriman
pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan
oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal SP3N;
b. identitas
Penyerah
Piutang
dan
Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak serta pemohon;
c. nomor
dan
tanggal
SP
dan
berita
acara
pemberitahuan SP;
d. nomor dan tanggal SPP dan berita acara penyitaan;
e. pertimbangan
diterbitkannya
surat
keputusan
berupa permohonan dari Penyerah Piutang;
f.
nomor dan tanggal surat pemberitahuan kepada
Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak;
g. dasar hukum diterbitkannya surat keputusan;
h. persetujuan untuk melakukan penguasaan fisik dan
penggunaan oleh negara sebagai dasar Penyerah
Piutang
menyetujui
permohonan
Kementerian/Lembaga;
i.
uraian barang yang dilakukan penguasaan fisik dan
penggunaan oleh negara;
j.
jangka waktu penguasaan fisik dan penggunaan
oleh negara; dan
k. tanda tangan dan nama ketua PUPN cabang.
(7) Berdasarkan surat keputusan penguasaan fisik dan
penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Kementerian/Lembaga melakukan penguasaan
fisik dan penggunaan oleh negara untuk jangka waktu
2 (dua) tahun.
(8) Penguasaan
fisik
dan
penggunaan
oleh
negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi
utang Penanggung Utang/Penjamin Utang.
(9) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan format surat keputusan ketua PUPN
cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 186C
(1) Pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
186A ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
a. telah diterbitkan SPP dan berita acara penyitaan;
b. pihak
ketiga
selaku
pemohon
menyampaikan
permohonan tertulis kepada Penyerah Piutang, yang
paling sedikit memuat rincian objek, besaran nilai,
bentuk, dan jangka waktu pendayagunaan; dan
c. pelaksanaan
Pendayagunaan
Barang
Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain dilakukan setelah
diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.
(2) Dalam hal Penyerah Piutang menyetujui permohonan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, Penyerah Piutang mengajukan permohonan kepada
ketua PUPN cabang melalui kepala Kantor Pelayanan
yang melakukan pengurusan Piutang Negara, dengan
melampirkan:
a. persetujuan dari Penyerah Piutang untuk dilakukan
Pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain; dan
b. surat permohonan dari pihak ketiga kepada
Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. badan usaha milik negara/daerah/desa;
b. perorangan;
c. unit
penunjang
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan/negara;
d. badan usaha lain; dan
e. badan lainnya.
(4) Unit
penunjang
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c meliputi:
a. persatuan/perhimpunan
Aparatur
Sipil
Negara/Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
b. persatuan/perhimpunan
istri
Aparatur
Sipil
Negara/Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia; atau
c. unit penunjang kegiatan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d meliputi:
a. perseroan terbatas;
b. koperasi;
c. persekutuan perdata;
d. persekutuan firma; dan
e. persekutuan komanditer.
(6) Badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e meliputi yayasan dan perkumpulan.
Pasal 186D (1) Kantor Pelayanan melakukan penelitian atas permohonan pendayagunaan yang diajukan oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186C ayat (2). (2) Dalam hal Permohonan pendayagunaan yang diajukan oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan melakukan penilaian melalui: a. Penilai Pemerintah; atau b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, untuk mendapatkan Nilai Pasar dalam rangka Pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain.
(3) Nilai pendayagunaan yang digunakan merupakan nilai
tertinggi antara nilai yang diusulkan oleh pemohon
dengan Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4) Kantor Pelayanan melakukan pemberitahuan melalui
pos tercatat adanya rencana pendayagunaan Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain kepada
Penanggung
Utang/Penjamin
Utang/Pihak
yang
Memperoleh Hak.
(5) Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan
pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain dalam jangka waktu paling singkat 10
(sepuluh)
hari
kerja
setelah
tanggal
pengiriman
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Surat keputusan pendayagunaan Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal SP3N;
b. identitas
Penyerah
Piutang
dan
Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak serta pemohon;
c. nomor
dan
tanggal
SP
dan
berita
acara
pemberitahuan SP;
d. nomor dan tanggal SPP dan berita acara penyitaan;
e. nomor dan tanggal surat persetujuan dari Penyerah
Piutang;
f.
pertimbangan
diterbitkannya
surat
keputusan,
berupa permohonan dari Penyerah Piutang yang
mengajukan permohonan pendayagunaan;
g. nomor dan tanggal surat pemberitahuan kepada
Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak;
h. dasar hukum diterbitkannya surat keputusan;
i.
perintah kepada pihak ketiga untuk melakukan
pelunasan
pembayaran
nilai
pendayagunaan
ditambah biaya administrasi pengurusan Piutang
Negara;
j.
uraian barang yang dilakukan pendayagunaan;
k. nilai, bentuk, dan jangka waktu pendayagunaan;
dan
l.
tanda tangan dan nama ketua PUPN cabang.
(7) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Ketua PUPN cabang membuat perjanjian
pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain dengan pihak ketiga yang mendapatkan
persetujuan pendayagunaan.
(8) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan format surat keputusan ketua PUPN
cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran huruf C dan Lampiran huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 186E
(1) Bentuk pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau
Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 186A ayat (1) huruf b meliputi:
a. sewa-menyewa;
b. kontrak;
c. kerja sama pemanfaatan;
d. kerja sama operasi; dan
b. bentuk lain sesuai dengan kelaziman bisnis.
(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun.
(3) Dalam
hal
pihak
ketiga
tidak
melunasi
nilai
pendayagunaan yang sudah ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak penetapan surat keputusan ketua PUPN
cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186D ayat
(6), keputusan pendayagunaan menjadi tidak berlaku.
- Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 233 (1) Objek penilaian meliputi Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain. (2) Penilaian dilakukan dalam rangka: a. penjualan melalui Lelang; b. Penjualan Tanpa Melalui Lelang; c. Penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan; d. keringanan utang; e. pengalihan hak secara paksa atas aset bergerak termasuk aset keuangan berupa:
uang tunai;
aset digital/kripto;
kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya;
piutang/tagihan; dan/atau
penyertaan modal pada perusahaan lainnya; f. pendayagunaan;
g. penyerahan aset; dan h. pengambilalihan aset.Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 294
(1) Pelaksanaan
pembayaran
utang
termasuk
biaya
administrasi Pengurusan Piutang Negara dilakukan
melalui Kantor Pelayanan.
(2) Pembayaran utang Penanggung Utang/Penjamin Utang
dilakukan dengan:
a. setoran tunai;
b. penyerahan aset; dan/atau
c. pengambilalihan aset.
- Di antara Pasal 297 dan Pasal 298 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 297A, Pasal 297B, Pasal 297C, dan Pasal 297D yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 297A (1) Pembayaran utang dengan penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf b diajukan melalui permohonan secara tertulis oleh Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak kepada Penyerah Piutang. (2) Pembayaran utang dengan penyerahan aset hanya dapat dilakukan dengan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/atau bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya. (3) Pembayaran utang dengan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. telah diterbitkan SP3N; b. aset tersebut merupakan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/atau bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya:
- akan digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; atau
- mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
(4) Aset berupa tanah dan/atau bangunan berikut segala
sesuatu diatasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. aset telah bersertipikat atas nama Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak;
b. aset tidak terkait permasalahan hukum;
c. aset dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah; dan d. aset dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada kreditur yang lain. (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dinyatakan oleh Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak dalam suatu surat pernyataan.
Pasal 297B (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297A ayat (1), Penyerah Piutang mengajukan permohonan pembayaran utang dengan penyerahan aset kepada ketua PUPN cabang melalui kepala Kantor Pelayanan yang melakukan pengurusan Piutang Negara. (2) Berdasarkan permohonan Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan yang melakukan pengurusan Piutang Negara menyampaikan permohonan penilaian kepada: a. Penilai Pemerintah; atau b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, untuk mendapatkan Nilai Pasar terhadap Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain untuk tujuan
penyerahan aset.
(3) Dalam hal hasil penilaian menggunakan laporan
penilaian Penilai Pemerintah, Kantor Pelayanan yang
melakukan
pengurusan
Piutang
Negara
melalui
Direktur Jenderal mengajukan permohonan reviu
kepada
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan.
(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kantor Pelayanan yang
melakukan
pengurusan
Piutang
Negara
meminta
persetujuan kepada Penyerah Piutang.
(5) Berdasarkan
persetujuan
Penyerah
Piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua PUPN
cabang menerbitkan surat persetujuan pembayaran
utang dengan penyerahan aset.
(6) Surat persetujuan ketua PUPN cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal SP3N;
b. identitas
Penyerah
Piutang
dan
Penanggung
Utang/Penjamin Utang;
c. pertimbangan diterbitkannya surat persetujuan,
berupa
permohonan
dari
Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak;
d. nomor dan tanggal surat persetujuan dari Penyerah
Piutang;
e. uraian barang dan nilai yang ditetapkan untuk
pembayaran utang dengan penyerahan aset;
f.
ketentuan penutup yang berbunyi “Persetujuan
pembayaran utang dengan penyerahan aset ini
berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal persetujuan diterbitkan”; dan
g. tanda tangan dan nama ketua PUPN cabang.
(7) Berdasarkan
persetujuan
ketua
PUPN
cabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyerah Piutang
melaksanakan
proses
pembayaran
utang
dengan
penyerahan aset paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal persetujuan dengan membuat:
a. berita acara serah terima aset dari Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak kepada Penyerah Piutang; dan
b. akta
pelepasan
hak
dari
Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak kepada Penyerah Piutang yang dibuat di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
(8) Segala biaya termasuk kewajiban perpajakan dan biaya
administrasi pengurusan Piutang Negara yang timbul
dalam proses penyerahan aset menjadi tanggung jawab
Penanggung
Utang/Penjamin
Utang/Pihak
yang
Memperoleh Hak.
(9) Format
surat
persetujuan
ketua
PUPN
cabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 297C
(1) Pembayaran
utang
dengan
pengambilalihan
aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf
c dilakukan dengan ketentuan:
a. telah diterbitkan SP dan berita acara pemberitahuan
SP;
b. telah diterbitkan SPP dan berita acara penyitaan;
c. aset tersebut merupakan Barang Jaminan dan/atau
Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/atau
bangunan berikut segala sesuatu yang berada
diatasnya
akan
digunakan
negara
untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan
pembangunan
guna
kepentingan
umum;
d. Kementerian/Lembaga
selaku
pemohon
menyampaikan
permohonan
tertulis
kepada
Penyerah Piutang; dan
e. pelaksanaan
pembayaran
utang
dengan
pengambilalihan
aset
dilakukan
setelah
diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.
(2) Penyerah
Piutang
mengajukan
permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada
ketua PUPN cabang melalui kepala Kantor Pelayanan
yang melakukan pengurusan Piutang Negara, dengan
melampirkan:
a. surat
permohonan
dari
Kementerian/Lembaga
kepada Penyerah Piutang; dan
b. surat
pernyataan
atau
keterangan
dari
Kementerian/Lembaga
selaku
pemohon
yang
menyatakan Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain yang akan diambil alih akan
digunakan
negara
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan
dan/atau
untuk
pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum.
(3) Dalam hal Permohonan dari Penyerah Piutang telah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf d, serta ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan
yang
melakukan
pengurusan
Piutang
Negara
mengajukan
penilaian
kepada
penilai
untuk
mendapatkan Nilai Pasar terhadap Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain dengan tujuan untuk
pengambilalihan aset, yang didasarkan pada hasil
penilaian oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(4) Dalam hal hasil penilaian menggunakan laporan
penilaian Penilai Pemerintah, Kantor Pelayanan yang
melakukan
pengurusan
Piutang
Negara
melalui
Direktur Jenderal mengajukan permohonan reviu
kepada
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan.
(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), Kantor Pelayanan yang
melakukan
pengurusan
Piutang
Negara
meminta
persetujuan kepada Penyerah Piutang.
(6) Kantor Pelayanan melakukan pemberitahuan melalui
pos tercatat kepada Penanggung Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak adanya rencana pengambilalihan aset
terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain.
(7) Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan
pengambilalihan aset dalam jangka waktu paling
singkat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).
(8) Surat keputusan ketua PUPN cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal SP3N;
b. identitas
Penyerah
Piutang
dan
Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh
Hak serta Kementerian/Lembaga selaku pemohon;
c. nomor
dan
tanggal
SP
dan
berita
acara
pemberitahuan SP;
d. nomor dan tanggal SPP dan berita acara penyitaan.;
e. nomor dan tanggal surat persetujuan Penyerah
Piutang;
f.
pertimbangan
diterbitkannya
surat
keputusan,
berupa permohonan dari Kementerian/Lembaga
selaku pemohon;
g. nomor dan tanggal surat pemberitahuan kepada
Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak;
h. dasar hukum diterbitkannya surat keputusan;
i.
uraian barang dan nilai yang ditetapkan untuk
pembayaran utang dengan pengambilalihan aset;
j.
nomor dan tanggal reviu Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dalam hal hasil
penilaian menggunakan laporan penilaian Penilai
Pemerintah;
k. ketentuan penutup yang berbunyi “Berdasarkan
ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang
Negara
oleh
Panitia
Urusan
Piutang
Negara
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
2026
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara
oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Keputusan
ketua PUPN cabang ini berlaku sebagai akta
pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada negara untuk didaftarkan haknya atas nama
negara”; dan
l.
tanda tangan dan nama ketua PUPN cabang.
(9) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan format surat keputusan ketua PUPN
cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Lampiran huruf F dan Lampiran huruf G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 297D Pembayaran utang dengan pengambilalihan aset hanya mengurangi jumlah utang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang, tanpa mengurangi biaya administrasi pengurusan Piutang Negara.
Pasal II Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- Istilah Penanggung Hutang dan Penjamin Hutang yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara diganti menjadi Penanggung Utang dan Penjamin Utang.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUASAAN FISIK DAN PENGGUNAAN OLEH NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)
KANTOR PELAYANAN ...................... (2) JALAN ................................................ TELEPON ....................................................... (3)
Nomor : …………… (4)
……… (6), ………………. (7)
Sifat
: Segera
Lampiran
: ……………. (5)
Perihal
: Pemberitahuan Penguasaan Fisik dan
Penggunaan oleh Negara
Yth. Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak …………. (8) di ……………… (9)
Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara atas nama …….... (nama Penanggung Utang) ………… penyerahan dari …….... (instansi Penyerah Piutang) ………… sebagaimana surat nomor …….... (10), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang dimaksud masih memiliki kewajiban kepada Negara, sebesar Rp ………… (…………… rupiah) dan/atau (mata uang asing) ………… (…………..).
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026, terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain berupa ……... (11) akan dilakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
........................ (12) Tembusan:
- Kepala Kanwil DJKN ……… (1)
- Penyerah Piutang …………. (13)
- Ketua PUPN Cabang………. (14)
- Kepala KPKNL ………. (2) u.p: a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; b. Kepala Seksi Piutang Negara.
Nomor Register BKPN: …………………. (15)
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
240/PMK.06/2016
TENTANG
PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA
Petunjuk pengisian surat pemberitahuan penguasaan fisik dan pengggunaan oleh negara:
- Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan alamat KPKNL.
- Diisi dengan nomor surat.
- Diisi dengan jumlah lampiran.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan alamat Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan nomor surat penyerahan pengurusan piutang.
- Diisi dengan rincian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang akan dilakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara.
- Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPKNL.
- Diisi dengan instansi Penyerah Piutang.
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor register BKPN.
B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGUASAAN FISIK DAN PENGGUNAAN OLEH NEGARA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ………………………….. (1) Jalan…………………..……………….(nama kota dan kode pos) Telepon…………Faksimile………SITUS www.kemenkeu.go.id
SURAT KEPUTUSAN PENGUASAAN FISIK DAN PENGGUNAAN OLEH NEGARA NOMOR PFPN-………………………….. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ……… (1) Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat penerimaan pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N- ……. tanggal ……., pengurusan Piutang Negara atas nama …….... (Penanggung Utang/Penjamin Utang) ………… penyerahan dari …….... (instansi Penyerah Piutang) …………, telah diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ……(1)
yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL …....(2); b. bahwa …....(nama Penanggung Utang/Penjamin Utang)…... selaku Penanggung Utang kepada Negara c.q. …... (instansi Penyerah Piutang) …...ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor …………....(3) tanggal ……….(4) dan sudah disampaikan pemberitahuan Surat Paksa tanggal …….(5); c. bahwa telah dilakukan penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor ………(6) tanggal ………(7) dan berita acara penyitaan nomor ….(8) tanggal ….(9) terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain berupa …..(10); d. bahwa berdasarkan permohonan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara yang diajukan oleh ….…….... (instansi Penyerah Piutang) ………… Nomor …(11) tanggal ……(12); e. bahwa terhadap….(nama Penanggung Utang/Penjamin Utang) telah diberitahukan rencana penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sesuai surat nomor …..(13) tanggal …..(14) f. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum serta untuk kepentingan pengamanan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain, dipandang perlu segera menetapkan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7157); 3. Peraturan Presiden Nomor ….. Tahun …… tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.06/.... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor…. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.06/.... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun …… Nomor ……); 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor …… tanggal …… tentang ………..(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang) ……………..;
MENETAPKAN:
PERTAMA
: Menyetujui permohonan dari …....(nama Kementerian/Lembaga)
yang diajukan melalui (instansi Penyerah Piutang) …… untuk
melakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara
terhadap barang Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan
Lain berupa …………(10)
KEDUA
: Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana
dimaksud pada Diktum Pertama dilakukan dalam jangka waktu
2 (dua) tahun.
KETIGA
: Pihak pemohon harus memelihara dan mengamankan aset
sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada pemohon.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada:
- Kepala Kanwil DJKN ………………(15)
- Ketua PUPN Cabang ………………(1)
- Kepala KPKNL …….………………(2) u.p. a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi b. Kepala Seksi Piutang Negara
- ……(Penanggung Utang) …..
- ......(pemilik barang).......
- ……(Penyerah Piutang)….. Dikeluarkan di ………………(16) pada tanggal …………………(17) Ketua PUPN Cabang……(18)
………………… Nomor Register BKPN: …..(19)
Petunjuk pengisian surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak:
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan nomor surat paksa.
- Diisi dengan tanggal surat paksa.
- Diisi dengan tanggal pemberitahuan surat paksa.
- Diisi dengan nomor surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan tanggal surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan nomor berita acara penyitaan.
- Diisi dengan tanggal berita acara penyitaan.
- Diisi dengan rincian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.
- Diisi dengan nomor surat permohonan penguasaan fisik dan penggunaan.
- Diisi dengan tanggal surat permohonan penguasaan fisik dan penggunaan
- Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penguasaan fisik dan pengggunaan oleh negara.
- Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penguasaan fisik dan pengggunaan oleh negara
- Diisi dengan nama Kanwil DJKN. Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat
- Diisi nama Ketua PUPN Cabang ……….
- Diisi dengan nomor register BKPN.
C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENDAYAGUNAAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)
KANTOR PELAYANAN ...................... (2) JALAN ................................................ TELEPON ....................................................... (3)
Nomor : …………… (4)
……… (6), ………………. (7)
Sifat
: Segera
Lampiran
: ……………. (5)
Perihal
: Pemberitahuan Pendayagunaan Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain
Yth. Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak …………. (8) di ……………… (9)
Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara atas nama …….... (nama Penanggung Utang) ………… penyerahan dari …….... (instansi Penyerah Piutang) ………… sebagaimana surat nomor ……... (10), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saudara selaku Penanggung Utang/Penjamin Utang dimaksud masih memiliki kewajiban kepada Negara, sebesar Rp ………… (…………… rupiah) dan/atau (mata uang asing) ………… (…………..).
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026, terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain berupa ……….(11) akan dilakukan pendayagunaan dalam bentuk …..…(12) Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
........................ (13) Tembusan:
- Kepala Kanwil DJKN ……… (1)
- Penyerah Piutang …………. (14)
- Ketua PUPN Cabang………. (15)
- Kepala KPKNL ………. (2) u.p: a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; b. Kepala Seksi Piutang Negara.
Nomor Register BKPN: …………………. (16)
Petunjuk pengisian surat pemberitahuan pendayagunaan barang jaminan/harta kekayaan lain:
- Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan alamat KPKNL.
- Diisi dengan nomor surat.
- Diisi dengan jumlah lampiran.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan alamat Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan nomor surat penyerahan pengurusan piutang.
- Diisi dengan rincian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang akan dilakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara.
- Diisi dengan bentuk pendayagunaan yang akan dilakukan, berupa: sewa menyewa, kontrak, kerja sama pemanfaatan, kerja sama operasi atau bentuk yang lain.
- Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPKNL.
- Diisi dengan instansi Penyerah Piutang.
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor register BKPN.
D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENDAYAGUNAAN BARANG JAMINAN/ HARTA KEKAYAAN LAIN
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG …………………………..(1) Jalan…………………..……………….(nama kota dan kode pos) Telepon…………Faksimile………SITUS www.kemenkeu.go.id
SURAT KEPUTUSAN PENDAYAGUNAAN BARANG JAMINAN/ HARTA KEKAYAAN LAIN NOMOR PBJ--………………………….. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ………(1)
Menimbang
: a.
bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor
………..(2) tanggal ………..(3) maka kewenangan pengurusan Piutang
Negara atas nama …....(Penanggung Utang)…... beralih kepada Panitia
Urusan Piutang Negara Cabang …………….(1);
b. bahwa …....(Penanggung Utang)…... selaku Penanggung Utang kepada
Negara c.q. …...(nama Penyerah Piutang)…... ternyata hingga saat ini
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa
Nomor …………....(4) tanggal ………….(5) dan sudah dilakukan
pemberitahuan Surat Paksa tanggal …………(6)
c. bahwa telah dilakukan penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan
Nomor …………....(7) tanggal ………(8) dan berita acara penyitaan
Nomor ….(9) tanggal ….(10) terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain berupa …..(11)
d. bahwa memperhatikan surat permohonan pendayagunaan …...(nama
pihak ketiga)…... Nomor ……….(12) tanggal ……….(13) dan Surat
Persetujuan Pendayagunaan dari ……… (nama Penyerah Piutang)…….
Nomor ……….(14) tanggal ……….(15);
e. bahwa terhadap ….. (nama Penanggung Utang/Penjamin Utang) telah
diberitahukan rencana pendayagunaan Barang Jaminan/Harta
Kekayaan Lain sesuai surat nomor …..(16) tanggal …..(17)
f. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk mempercepat
penyelesaian pengurusan Piutang Negara, dipandang perlu segera
menetapkan pendayagunaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan
Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran
Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7157);
- Peraturan Presiden Nomor ….. Tahun …… tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../.... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../.... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun …… Nomor ……);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor …… tanggal …… tentang ………..(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang) ……………..;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ……….(1)
TENTANG PENDAYAGUNAAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN
LAIN.
PERTAMA
: Menetapkan pendayagunaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain berupa ……….(11) oleh ……… (pihak ketiga) …..…. dalam bentuk
……..(pilih bentuk pendayagunaan yang sesuai berupa: sewa, kontrak,
kerja sama pemanfaatan, KSO, atau bentuk lain) selama …….. tahun
dengan nilai pendayagunaan sebesar……….(18)
KEDUA
: Pihak … (pihak ketiga) … selaku pemohon harus memelihara dan
mengamankan aset selama masa pendayagunaan.
KETIGA
: Pihak …(pihak ketiga)… selaku pemohon dilarang mengubah status aset
yang dilakukan pendayagunaan tanpa persetujuan PUPN.
KEEMPAT
: Pemohon dan Ketua PUPN Cabang membuat perjanjian untuk mengatur
klausula yang disepakati secara lebih detail.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan
kepada pemohon.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada:
- Kepala Kanwil DJKN ………………(19)
- Ketua PUPN Cabang ………………(1)
- Kepala KPKNL …….………………(20) u.p. a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi b. Kepala Seksi Piutang Negara
- ……(Penanggung Utang) …..
- ......(pemilik barang).......
- ……(Penyerah Piutang)…..
Ditetapkan di ………………(21) pada tanggal …………………(22) Ketua PUPN Cabang…… (23)
………………… ) Nomor Register BKPN: ……(24)
Petunjuk pengisian surat keputusan pendayagunaan barang jaminan/harta kekayaan lain:
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor surat penerimaan pengurusan piutang negara.
- Diisi dengan tanggal surat penerimaan pengurusan piutang negara
- Diisi dengan nomor surat paksa.
- Diisi dengan tanggal surat paksa.
- Diisi dengan tanggal pemberitahuan surat paksa.
- Diisi dengan nomor surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan tanggal surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan nomor berita acara penyitaan.
- Diisi dengan tanggal berita acara penyitaan.
- Diisi dengan rincian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain.
- Diisi dengan nomor surat permohonan pendayagunaan.
- Diisi dengan tanggal surat permohonan pendayagunaan.
- Diisi dengan nomor surat persetujuan pendayagunaan.
- Diisi dengan tanggal surat persetujuan pendayagunaan.
- Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penguasaan fisik dan pengggunaan oleh negara.
- Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penguasaan fisik dan pengggunaan oleh negara.
- Diisi dengan nilai pendayagunaan berikut bentuk pembayaran, misalnya: sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara lunas atau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara angsuran sebanyak 2x.
- Diisi dengan nama Kanwil DJKN. Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat
- Diisi nama Ketua PUPN Cabang….
- Diisi nomor register BKPN.
E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PENYERAHAN ASET.
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG.………………………. (1)
Jalan………………………. (nama, kota dan kode pos)
Telepon……………… Faksimile………………. SITUS www.kemenkeu.go.id
Nomor : …………… (2)
……… (4), ………………. (5)
Sifat
: Segera
Lampiran
: ……………. (3)
Perihal
: Persetujuan Pembayaran Utang Dengan Penyerahan Aset
Yth. Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak …………. (6) di ……………… (7)
Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N-………(8) tanggal …….(9), pengurusan Piutang Negara atas nama ……....(10) penyerahan dari …………(11), telah diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ……(1) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ….... (12) Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa sesuai surat permohonan Saudara tanggal ……(13), Saudara telah mengajukan permohonan pembayaran utang dengan menyerahkan aset berupa ………(14)
- Bahwa permohonan Saudara telah disetujui oleh ……....(11) selaku Penyerah Piutang sesuai surat nomor ….(15) tanggal ….(16)
- Setelah dilakukan penelitian dan penilaian, kami dapat menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembayaran utang dengan nilai penyerahan aset sebesar Rp ………… (…………… rupiah).
- Adapun pengurangan utang Saudara baru dapat kami lakukan setelah diselesaikannya dokumen sebagai berikut: a. berita acara serah terima aset dari ……(6) kepada ……....(11); dan b. akta pelepasan hak dari ……(6) kepada ……(11) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Segala biaya termasuk pajak dan biaya administrasi pengurusan Piutang Negara yang timbul dalam proses pembayaran utang dengan penyerahan aset dibebankan kepada ……(6).
- Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan. Keterlambatan penyelesaian dokumen menjadikan persetujuan ini tidak berlaku.
Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih
Ketua PUPN Cabang…….,17)
......................................... (17) Tembusan: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil DJKN ………(18) 3. Kepala KPKNL ……(12) 4. Penyerah Piutang ……..(11)
Nomor Register BKPN : …..(19)
Petunjuk pengisian surat persetujuan pembayaran utang dengan penyerahan aset:
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor surat.
- Diisi dengan jumlah lampiran.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan alamat Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan nomor surat penerimaan pengurusan piutang negara.
- Diisi dengan tanggal surat penerimaan pengurusan piutang negara.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang.
- Diisi dengan nama instansi Penyerah Piutang
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan tanggal surat permohonan pembayaran utang dengan penyerahan aset oleh Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan rincian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang akan diserahkan sebagai pembayaran utang.
- Diisi dengan nomor surat persetujuan pembayaran utang dengan penyerahan aset oleh instansi penyerah piutang.
- Diisi dengan tanggal surat persetujuan pembayaran utang dengan penyerahan aset oleh instansi penyerah piutang.
- Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua PUPN Cabang…..
- Diisi dengan nama Kanwil DJKN. Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- Diisi nomor register BKPN.
F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN HAK KEPEMILIKAN KEPADA NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)
KANTOR PELAYANAN ...................... (2) JALAN ................................................ TELEPON ....................................................... (3)
Nomor
: …………… (4)
……… (6),
………………. (7)
Sifat
: Segera
Lampiran
: ……………. (5)
Perihal
: Pemberitahuan Pengambilalihan Hak
Kepemilikan Kepada Negara
Yth. Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak …………. (8) di ……………… (9)
Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara atas nama ……....(10)
penyerahan dari ……....(11) sebagaimana surat nomor ……....(12), dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1.
Bahwa saudara selaku Penanggung Utang/Penjamin Utang dimaksud masih memiliki
kewajiban kepada Negara, sebesar Rp ………… (…………… rupiah) dan/atau (mata uang
asing) ………… (…………..).
2.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya
Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026, terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain berupa ……...(13) akan dilakukan pengambilalihan hak kepemilikan kepada
negara/pembayaran utang dengan pengambilalihan aset.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
........................ (14) Tembusan:
- Kepala Kanwil DJKN ……… (1)
- Penyerah Piutang …………. (11)
- Ketua PUPN Cabang………. (15)
- Kepala KPKNL ………. (2) u.p: a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; b. Kepala Seksi Piutang Negara.
Nomor Register BKPN: …………………. (16)
Petunjuk pengisian surat pemberitahuan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara:
- Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan alamat KPKNL.
- Diisi dengan nomor surat.
- Diisi dengan jumlah lampiran.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan alamat Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.
- Diisi dengan nama Penanggung Utang.
- Diisi dengan nama Penyerah Piutang.
- Diisi dengan nomor surat penyerahan pengurusan piutang.
- Diisi dengan rincian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang akan dilakukan pengambilalihan aset.
- Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPKNL.
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor register BKPN.
G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGAMBILALIHAN HAK KEPEMILIKAN KEPADA NEGARA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG …………………………..(1) Jalan…………………..……………….(nama kota dan kode pos) Telepon…………Faksimile………SITUS www.kemenkeu.go.id
SURAT KEPUTUSAN PENGAMBILALIHAN HAK KEPEMILIKAN KEPADA NEGARA NOMOR PHKN-………………………….. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ………(1) Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat penerimaan pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N-……...(2) tanggal …….(3), pengurusan Piutang Negara atas nama ……....(4) penyerahan dari …………(5), telah diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ……(1) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ……....(6) b. bahwa …...(4) selaku Penanggung Utang kepada Negara c.q. …...(5) ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor …………....(7) tanggal ………….(8) dan sudah dilakukan pemberitahuan Surat Paksa tanggal ……….(9) c. bahwa telah dilakukan penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor …………....(10) tanggal ………(11) dan berita acara penyitaan nomor ….(12) tanggal ….(13) terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain berupa …..(14) d. bahwa berdasarkan permohonan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara yang diajukan oleh …….….(15) dan memperhatikan persetujuan dari …….(5) nomor ….(16) tanggal …..(17); e. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, dipandang perlu segera menetapkan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7157); 3. Peraturan Presiden Nomor ….. Tahun …… tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.06/.... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor…..);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor …./PMK.06/…. tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor ….);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor …… tanggal …… tentang ………..(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang) ……………..;
MENETAPKAN:
PERTAMA : Menyetujui permohonan dari cq ………(15) untuk melakukan
pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara terhadap barang
Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain berupa …………(14).
KEDUA : Pihak pemohon harus menggunakan barang jaminan dan/atau
harta kekayaan lain yang diambilalih untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum.
KETIGA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada pemohon.
KEEMPAT : “Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh
Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara,
Keputusan ketua PUPN cabang ini berlaku sebagai akta pelepasan
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada negara untuk
didaftarkan haknya atas nama negara” cq ……..(15)
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Kanwil DJKN ………………(16)
- Kepala Kantor Pertanahan …………(17)
- Kepala KPKNL …….……………… (6) u.p. a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi b. Kepala Seksi Piutang Negara
- ……(Penanggung Utang) …..(4)
- ......(pemilik barang)....... (18)
- ……(Penyerah Piutang)….. (5)
Ditetapkan di ………………(19) pada tanggal …………………(20) Ketua PUPN Cabang………..(21)
………………… Nomor Register BKPN: …….(22)
Petunjuk pengisian surat keputusan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum:
- Diisi dengan nama PUPN Cabang.
- Diisi dengan nomor surat penerimaan pengurusan piutang negara.
- Diisi dengan tanggal surat penerimaan pengurusan piutang negara.
- Diisi dengan nama penanggung utang.
- Diisi dengan nama instansi penyerah piutang.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan nomor surat paksa.
- Diisi dengan tanggal surat paksa.
- Diisi dengan tanggal pemberitahuan surat paksa.
- Diisi dengan nomor surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan tanggal surat perintah penyitaan.
- Diisi dengan nomor berita acara penyitaan.
- Diisi dengan tanggal berita acara penyitaan.
- Diisi dengan rincian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang akan dilakukan pengalihan hak kepemilikan kepada negara (merujuk BA penyitaan).
- Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga pemohon pengambilalihan hak kepada negara.
- Diisi dengan nama Kanwil DJKN. Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- Diisi dengan nama Kantor Pertanahan.
- Diisi dengan nama pemilik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain.
- Diisi dengan kota pembuatan surat.
- Diisi dengan tanggal pembuatan surat
- Diisi nama Ketua PUPN Cabang…..
- Diisi nomor register BPKN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; b. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7157); 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
