Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

FRESIDEI{ REFUIUT INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES1A NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tqiuan bernegara dapat menimbulkan hak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk piutang negara atau piutang daerah yang saat ini diurus oleh panitia urusan piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 196O tentang Panitya Urusan Piutang Negara; b. bahwa dengan adanya piutang negara yang diurus oleh panitia urusan piutang negara namun belum diselesaikannya kewajiban para penanggung utang atau penjamin utang sebagaimana mestinya, perlu menyempurnakan ketentuan pengurusan piutang negara mengenai pendayagunaan, pengLrasaan frsik dan penggunaan barang jaminan/harta kekayaan 1ain, pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain melalui lelang, serta pembayaran utang dengan pengambilalihan aset untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; SK No 284915 A c. bahwa SALINAN

Mengingat Menetapkan IND 2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 196O tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l7L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) diubah sebagai berikut: Ketentuan huruf y dan huruf z ayat (ll Pasal 7 diubah serta setelah huruf cc ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf dd, huruf ee, dan huruf ff sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 Pasal 7. . . SK No284914A

REFUEUK INDONESIA

Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PUPN berwenang menerbitkan: a. SP3N; b. surat penolakan pengurusan Piutang Negara; c. surat pengembalian pengurusan Piutang Negara; d. PB; e. surat koreksi atau perubahan besaran Piutang Negara; f. SP; C. SPP; h. surat permintaan sita persamaan; i. surat perintah pengangkatan sita; j. SPPBS; k. surat persetqjuan atau penolakan penjualan tanpa melalui lelang; l. penetapan nilai limit lelang, nilai persetujuan penjualan tanpa melalui lelang atau nilai penebusan di bawah nilai pengikatan; m. surat pernyataan pengurusan Piutang Negara lunas; n. surat pernyataan pengurusan Piutang Negara selesai; o. PSBDT; p. surat pernyataan pencabutan PSBDT; q. surat persetujuan atau penolakan penarikan Piutang Negara; r. surat pengajuan usul pelaksanaan pencegahan ke luar wilayah Indonesia; s. surat persetujuan atau penolakan rencana Paksa Badan; t. surat permintaan izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; u. surat . . . SK No284913A

REPUBUK INOONESIA

u. surat perintah Paksa Badan / perintah perpanjangan Paksa Badan/perintah pembebasan Paksa Badan; v. surat pemberitahuan Piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak; w. surat permintaan kepada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah,/instansi yang berwenang untuk menjelaskan penyaluran kredit/ pembi ayaan f dana talangan yang telah dikeluarkan; x. surat penyampaian daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang kepada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah/badan lain yang berwenang untuk dilakukan tindakan keperdataan dan/ atau tindakan layanan publik; y. surat permintaan bantuan kepada jaksa dalam hal terdapat bukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit, pembiayaan, dan/ atau dana talangan oleh pihak Penanggung Utang; z. surat permintaan pengosongan Barang Jaminan / Harta Kekayaan l,ain yang terjual lelang atau yang dilakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara, pendayagunaan, atau pengambilalihan hak; aa. surat permintaan informasi data keuangan dapat berupa rekening tabungan, deposito, glro, rekening efek, data transaksi dan surat berharga milik Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak kepada kementerian/lembaga/ badan-badan yang berwenang; bb. surat permintaan pemblokiran Barang Jaminan/Harta Kekayaan La.in, termasuk pemblokiran surat berharga yang ditransaksikan di bursa dan harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan; cc. surat permintaan pembatalan peralihan dan/ atau pendaftaran hak, dalam hal Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilakukan peralihan dan/ atau pendaftaran hak oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan; dd. surat . . . SK No284912A

REFUEUK INDONESIA

2 dd. surat keputusan penguasaEln fisik dan penggunaan oleh negara sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak; ee. surat keputusan Barang Jaminan/ Harta Kekayaan Lain; dan ff surat keputusan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danl atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan hubungan PUPN pusat dan PUPN cabang diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan ayat (6) Pasal 26 diubah dan penjelasan ayat (6) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk: a. barang dalam penguasaan pihak lain; b. barang dibebani dengan hak tanggungan / hipotik/ fi dusia; c. uang dan/ atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan; d. obligasi, saham dan surat berharga lainnya; e. barang tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual; f. piutang/tagihan; g. penyertaan modal pada perusahaan lain; h. harta milik Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang yang telah diwariskan kepada ahli waris; dan/ atau i. barang milik Pihak yang Memperoleh Hak. (2) Penyitaan . . . SK No2849ll A

REPUBUK INDONESIA

3 {2t Penyitaan Barang Jaminan / Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak SP diberitahukan Penanggung Utang tidak melakukan pefunasan. PUPN menerbitlan SPP untuk melakukan penyitaan. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: a. pertimbangan diterbitkannyaSPP; b. dasar hukum diterbitkannya SPP; c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita melakukan penyitaan; dan d. uraian barang yang disita. Berdasarkan SPP Juru Sita melakukan penyitaan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi. Barang Jaminan/Harta Kekayaan l,ain yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan: a. penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak; atau b. pendayagunaan oleh PUPN tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang. (3) (4) (s) (6) Ketentuan ayat (21 Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Lelang dilaksanakan terhadap Barang Jaminan/ Harta Kekayaan Lain yang telah dilakukan penyitaan terhadap Penanggung Utang yang tidak menyelesaikan utangnya. (21 Penyerah Piutang yErng menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN dapat menjadi pembeli dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penjualan lelang diperhitungkan sebagai pengurang utang Penanggung Utang. 4. Ketentuan . . . SK No284909A

BUK INDONESIA

4 Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Pembayaran utang Penanggung Utang/Penjamin Utang dapat dilakukan dengan: a. setoran tunai; b. penyerahan aset; dan/ atau c. pengambilalihanaset. 12) Pembayaran utang dengan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan persetujuan dari Penanggung Utang/Penjamin Utang. (3) Pembayaran utang dengan pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilakukan tanpa persetujuan Penanggung Utang/ Penjamin Utang, dengan ketentuan sebagai berikut: a. telah diberitahukan Surat Paksa; b. telah dilakukan penyitaan; c. aset tersebut merupakan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/ atau bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya akan digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; d. nilai pembayaran utang dengan pengambilalihan aset tanah dan/ atau bangu.nan sebagaimana dimaksud dalam huruf c didasarkan pada hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh pemerintah; dan e. penilaian oleh penilai pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. SK No 284908 A (4) Pelaksanaan . . .

REPUEUK INDONESIA

(4) Pelaksanaan pembayaran utang dengan pengambilalihan aset tanpa persetqjuan Penanggung Utang/Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: a. pengalihan hak kepemilikan kepada negara berdasarkan keputusan ketua PUPN; b. keputusan ketua PUPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku sebagai pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada negara untuk didaftarkan haknya atas nama negara; dan c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini melakukan pemberian hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. pembayaran utang dengan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembayaran utang dengan pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri; dan b. pendaftaran hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan keputusan ketua PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. 5. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78A Berdasarkan permintaan PUPN, kepolisian dan/ atau kejaksaan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan berupa pelaksanaan pengamanan, pengosongan, tindakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana, dan/ atau upaya lain, baik dalam kedudukannya sebagai anggota PUPN maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengunrsan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 284907 A

FR,ESIDEN REFUEUK INDONESIA

Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januai 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Janluari2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2026 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA g Perundang-undangan dan Hulsrm, ttd ttd * E u.tu* ,( ltr SK No284900A ilvanna Djaman

I. PRESIDEN REPUEUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITI.A URUSAN PIUTANG NEGARA UMUM Piutang Negara yang dilakukan pengurusan oleh PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum namun Penanggung Utang/Penjamin Utang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan kewenangan bagi PUPN untuk mempercepat penyelesaian Piutang Negara. Hal tersebut diperlukan khususnya untuk penyelesaian Barang Jaminan / Harta Kekayaan Lain yang telah disita dan sampai saat ini barang sitaan tersebut belum memberikan manfaat bagi negara, bahkan menimbulkan beban operasional yang tinggi dan dikhawatirkan akan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih tegas melalui PUPN agar barang sitaan tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal di atas diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, antara lain pengaturan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Barang Jaminan / Harta Kekayaan Lain yang telah dilakukan penyitaan melalui pendayagunaan, penguasaan fisik, penggunaan Barang Jaminan / Harta Kekayaan Lain, pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain melalui lelang oleh penyerah piutang instansi pemerintah serta ketentuan pembayaran utang dengan pengambilalihan aset oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara perlu diubah. II. PASAL. . . SK No264709A

BUK INDONESIA

II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1 Pasal 7 Cukup jelas. Angl<a2 Pasal 26 Ayat (1) Pada prinsipnya semua Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dapat dilakukan penyitaan kecuali yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Bentuk Kekayaan Lain antara lain berupa sewa-menyewa, kontrak, kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama operasi (KSO) atau bentuk lain. Angka 3 Pasal 32 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 66 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Barang Jaminan/Harta Huruf b. . . SK No 284903 A

REFUEUK INDONESIA

Hurufb Yang dimaksud dengan "penyerahan aset untuk pembayaran utang" yang biasa disebut debt to a^sset suap atau asset settlement adalah pembayaran utang dengan Barang Jaminan/ Harta Kekayaan Lain yang tidak dijaminkan yang disertai dengan peralihan hak kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kewenangan negara melalui PUPN untuk pengambilalihan aset tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dilakukan dengan pertimbangan:

1. PUPN merupakan lembaga interdepartemental yang diberi kewenangan untuk mengurus Piutang Negara termasuk dengan cara eksekusi.
2. Menggunakan Surat Paksa sebaga.i syarat untuk pengambilalihan aset tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dapat dipertanggungiawabkan secara hukum mengingat Surat Paksa sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara merupakan produk hukum yang berirah-irah Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian telah mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Aset berupa tanah dan/ atau bangunan berikut seqala sesuatu yang berada di atasnya termasuk mesin-mesin atau peralatan yang terdapat di tsnah dan/ atau bangunan tersebut. Hurufd. .. SK No284902A

R,EPUBUK INDONESIA

Hurufd Cukup jelas. Hunrf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 78A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7157 SK No284901A