Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau

surat pencabutan Surat Keterangan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Pajak Penghasilan terhitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak

Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018.

(2) Pembayaran dan/ atau pemotongan Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 atas penghasilan Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sampai dengan diterbitkannya surat pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan diperlakukan atau dianggap sebagai angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.