Pasal 6

(1) Usulan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan operasional RW diajukan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD. (2) Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW selama 1 (satu) tahun anggaran dibahas dan disepakati dalam pertemuan RT dan RW sebelum diajukan kepada Lurah selaku KPA. (3) Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW disusun berdasarkan asas: a. kewajaran;
b. kepatutan;
c. rasionalita;
d. transparansi;
e. akuntabilitas;
f. responsibilitas; dan
g. efektivitas.

(4) Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT, serta minimal 5 (lima) orang perwakilan warga dari 5 (lima) Kartu Keluarga yang berbeda. (5) Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RW dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh: a. Ketua RW;
b. Sekretaris RW;
c. Bendahara RW; dan
d. minimal 3 (tiga) orang perwakilan Ketua RT.