Pasal 63

(1) Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi

mempunyai kewajiban:

• mempertahankan dan/atau meningkatan kualitas predikat dan/atau status Akreditasi Program;
• melaksanakan rekomendasi hasil penilaian dan meningkatkan kualitas pengelolaan Program Pelatihan Terakreditasi;
• menyampaikan rencana penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya;
• menyelenggarakan Program Pelatihan Terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
• menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi.

(2) Rencana penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala BPPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi yang pertama.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(3) Laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:

• paling kurang memuat hasil evaluasi:

1. peserta;
2. pengajar; dan
3. penyelenggara pelatihan.

• disampaikan kepada Kepala BPPK pada bulan Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Ketiga Sanksi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi