Pasal 25

(1) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (2) huruf c secara teknis dan operasional dikoordinasikan dan/atau dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK.

(2) Dalam hal diperlukan, keanggotaan Tim Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pegawai pada:

• Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau
• Balai Diklat Keuangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(3) Keterlibatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diusulkan oleh:

• Kepala Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau
• Kepala Balai Diklat Keuangan, berdasarkan permintaan dari unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK.

Paragraf 4 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan Akreditasi Program