Pasal 62

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian

berdasarkan surat persetujuan atau keputusan Kepala Badan Pengusahaan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memuat:

• dasar perjanjian;
• identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• jenis dan luas atau jumlah Aset;
• besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
• jangka waktu KSP;
• peruntukan KSP;
• larangan pendayagunaan Aset selain peruntukan KSP;
• tanggung jawab mitra atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu KSP; dan
• hak dan kewajiban para pihak.

(3) Penandatanganan perjanjian pelaksanaan KSP dilakukan

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan atau keputusan oleh Kepala Badan Pengusahaan.

(4) Kepala Badan Pengusahaan dapat memberikan

persetujuan atas permohonan perpanjanganjangka waktu penandatanganan perjanjian KSP.

(5) Dalam hal perjanjian KSP tidak ditandatangani sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), surat persetujuan atau keputusan pelaksanaan KSP batal demi hukum, dengan ketentuan usulan perpanjangan diajukan kepada Kepala Badan Pengusahaan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

(6) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dituangkan dalam akta notariil.