Pasal 51

(1) Menteri dapat menetapkan Aset Properti menjadi BMN.

(2) Aset Properti yang dapat ditetapkan menjadi BMN

meliputi:

• Aset Properti yang dilengkapi dengan:

1. dokumen pengalihan hak dari Tim Likuidasi; atau
2. dokumen pengalihan hak dari pemilik asal kepada BDL/Tim Likuidasi;

• Aset Properti yang tidak dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, namun tercatat pada NAL sebagai Aset Properti; dan
• Aset Properti yang tidak dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak tercatat pada NAL.

(3) Dokumen pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a tidak terbatas pada akta kuasa untuk menjual, ppjb, ajb, Risalah Lelang, surat pernyataan dari pemilik/eks BDL/Tim Likuidasi, berita acara serah terima atau dokumen pengalihan hak lainnya.