Pasal 23

(1) Ketentuan mengenai bagi hasil Pajak Rokok kepada

kabupaten/kota clan variabel yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil Pajak Rokok climaksucl cliatur dalam peraturan daerah provinsi.

(2) Ketentuan mengenai formula penghitungan bagi hasil

Pajak Rokok dan tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok cliatur dalam peraturan gubernur.

(3) Peraturan gubernur sebagaimana climaksucl pacla ayat (2),

clapat mengatur pendelegasian wewenang penetapan alokasi bagi hasil Pajak Rokok yang clibagihasilkan kepada kabupaten/kota kepacla kepala perangkat daerah yang menangani pendapatan dan/ atau keuangan daerah.

BABV

PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI

DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN