Pasal 24

(1) Pemerintah claerah provinsi atau kabupaten/kota wajib

mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Kewajiban mendukung penyelenggaraan program

Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) merupakan dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Kontribusi Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan sebcsar 75% (tujuh puluh lima persen) dari

50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing- masing provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Dalam hal pemerintah daerah provms1 atau

kabupaten/kota tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dikenai sanksi pemotongan Pajak Rokok sejumlah selisih 37 ,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari rencana penerimaan dan/ a tau realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).