Pasal 17

(1) Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan penetapan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menerbitkan SKP-PR.

(2) SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

• Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
• Lembar ke-2 untuk PPK; dan
• Lembar ke-3 untuk pertinggal.