Pasal 13

(1) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran untuk penyetoran Pajak Rokok, penyetoran pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan penyetoran pembayaran atas hasil pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan.

(2) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf a tidak terikat tahun anggaran.

(3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPK

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

jdih.kemenkeu.go.id