Pasal 50

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan TKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

(2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan

pemerintahan Daerah, terdiri atas:

• kegiatan secara umum; dan

• kegiatan yang telah ditentukan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan azas

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(4) Kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk mendanai

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk untuk pembayaran insentif dalam

www.hukumonline.com/pusatdata

rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

(7) TKD untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri atas:

• DBH CHT;

• DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; dan

• Dana Otonomi Khusus.