Pasal 43

(1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan

dokumen bahan lain yang berhubungan dengan Hukuman Disiplin bersifat rahasia.

(2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

(3) Inspektorat Jenderal dan/ atau Unit yang menangani

sumber daya manusia di tingkat pusat dapat mempublikasikan informasi Hukuman Disiplin untuk tujuan penguatan integritas dan/ atau upaya peningkatan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.