Pasal 27

(1) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 dapat mengajukan permohonan Penggunaan

BMN eks BMN idle kepada Pengelola Barang.

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan, kebutuhan Kementerian/Lembaga diprioritaskan dipenuhi melalui optimalisasi BMN eks BMN idle.