Pasal 43

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaa Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.