Pasal 8

(1) Dalam rangka pencairan Pemberian Hi bah dalam bentuk uang tunai sebagaimana· dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a, Direktur Utama LDKPI menyampaikan salinan Perjanjian Pemberian

Hibah yang telah ditandatangani para pihak kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

(2) Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: )

• untuk Kementerian Negara/Lembaga:

1. pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setara;
2. duta besar/konsul jenderal/konsul a tau pejabat yang setara;
3. rektor atau pejabat yang setara pada perguruan tinggi negeri; atau
4. direktur, untuk politeknik negeri yang bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan

• pejabat pada LDKPI, untuk Penanggung Jawab Kegiatan yang berada di LDKPI.

(3) Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SUP-PH kepada**

KPA BA BUN Pengelolaan Hibah dengan tembusan kepada Direktur Utama LDKPI sesuru dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *)

(4) SUP-PH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri paling sedikit:

• surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan Pemberian Hibah yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab terhadap kegiatan belanja hibah pada Kementerian Negara/Lembaga atau LDKPI, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
• surat keterangan rekening dari Penerima Hibah sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Berdasarkan SUP-PH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menerbitkan dan menyampaikan

surat permintaan pembayaran dalam mata uang rupiah kepada PPSPM.

(6) PPSPM menerbitkan dan menyampaikan SPM dalam mata uang rupiah kepada KPPN yang

menangani pinjaman dan hibah dengan dilampiri:

• surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor PMK 4/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 28 Januari 2022 ) Perubahan Kedua (PMK Nomor 112 TAHUN 2023) Tanggal Berlaku: 20 Oktober 2023

Disusun pada tanggal 17 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 6

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

• surat keterangan rekening dari Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPN yang menangani pinjaman dan

hibah menerbitkan SP2D sebagai dasar pelaksanaan transfer Pemberian Hi bah dari rekening kas negara ke rekening yang ditunjuk oleh Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

(8) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat permintaan pembayaran dan SPM, serta penerbitan**

SP2D dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara um urn negara pada KPPN.

Paragraf 2 Pencairan Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang untuk Membiayai Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Penerima Hibah atau Organisasi Internasional