Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan

Modal Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah,

Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta

mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

(2) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) yang mendapatkan

pinjaman dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, melakukan pengembalian pinjaman dalam

bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian

yang telah dibangun oleh Badan U saha Milik Daerah

kepada Pemerintah Daerah.

Pasal8

(1) Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil

pembangunan prasarana perkeretaapian yang

dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur Daerah

Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengadaan sarana

perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengadaan ...

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengadaan saran a perkeretaapian se bagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal tahap

pembangunan prasarana perkeretaapian.

(3) Dalam rangka men gin tegrasikan pelayanan

perkeretaapian di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan

Bekasi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dapat meminta Menteri Perhubungan untuk

melakukan pengadaan saran a perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal9

(1) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai

kewenangannya memberikan izin yang diperlukan oleh

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta yang ditugaskan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri Perhubungan memberikan izin us aha

penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum kepada

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.