Pasal 10

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

memberikan dukungan dan kemudahan kepada Pemerintah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mempercepat

penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.