Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan kualitas penugasan Badan Usaha

Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian,

Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta mengadakan

konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional,

guna melakukan pengawasan pembangunan prasarana

perkeretaapian.

(2) Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan

langsung.

Pasal6

( 1) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah

Khusus lbukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

• modal perusahaan;

• patungan modal perusahaan dengan badan usaha

lainnya yang sah;

• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

• pinjaman dari lembaga keuangan;

• penerbitan surat utang atau obligasi;

• Pinjaman ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pinjaman dari Pemerintah Daerah;

• hibah yang sah dan tidak mengikat;

• pinjaman dan/ a tau bentuk pendanaan lain dari

badan investasi pemerintah; dan/ atau

1. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan se suai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.