Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, PT Angkasa Pura I (Persero)

menyusun rencana pembangunan dan pengoperasian

Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

• dokumen perjanjian konsesi;

• dokumen kelayakan (teknis, ekonomi, dan finansial);

• desain teknis; dan

• dokumen lingkungan.

www.peraturan.go.id

2017, No.224 -4-

(2) Dalam rangka penyiapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengadaaan konsultan melalui penunjukan langsung oleh PT Angkasa

Pura I (Persero).

(3) Rencana pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara

Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c, disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

Peraturan Presiden ini diundangkan untuk mendapat

persetujuan.

(4) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan

benar.