Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kulonprogo, dan/atau Bupati Purworejo

sesuai dengan kewenangannya masing-masing:

• melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang penataan ruang;

• memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunan

dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten

Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di

wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

• memberikan kemudahan dan percepatan perizinan,

penetapan lokasi, dan dukungan lainnya yang diperlukan

oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten

www.peraturan.go.id

2017, No.224 -9-

Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai

dengan kewenangan;

• melakukan pengawasan dan pengendalian daerah

lingkungan kepentingan Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pengelolaan kawasan disekitar

Bandar Udara guna penanganan bahaya satwa dan

kegiatan lain yang mengganggu keselamatan penerbangan; dan

• melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem

peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (tsunami barrier).