Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tidak diberikan kepada:

• Pegawai di lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan yang diberhentikan untuk

sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang

tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);

• dihapus;

• Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan cuti di luar

www.peraturan.go.id

2018, No.180 -4-

tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang

tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan.

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: