Pasal 5A

(1) Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan

memimpin Kementerian Ketenagakerjaan

diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan

kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

terhitung mulai bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.180 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id