Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi;

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang

pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;

www.peraturan.go.id

2017, No.214 -7-

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi

regional;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh)

destinasi wisata prioritas dalam rangka

pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas

dan daya saing pariwisata;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem,

investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi

regional;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan

destinasi regional;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur,

ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan

destinasi regional;

• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang

Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Ketentuan judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pengembangan

Pemasaran I

www.peraturan.go.id

2017, No.214 -8-

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: