Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi;

www.peraturan.go.id

2017, No.214 -5-

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang

manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya,

pengembangan wisata alam dan buatan, sumber

daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi

pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber

daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi

pariwisata, pengembangan wisata budaya,

pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi

pariwisata, pengembangan wisata budaya,

pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

• pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kebijakan pariwisata;

• pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia aparatur;

• pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya,

pengembangan wisata alam dan buatan, sumber

daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang

Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2017, No.214 -6-

1. Ketentuan judul Bagian Keempat diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: